Wali Kota Probolinggo Curhat atas perolehan Opini wajar dengan Pengeculian (WDP) di acara Halal Bihalal .
Acara halal bi halal yang digelar Pemkot Probolinggo, Senin (3/7) pagi, tidak hanya menjadi ajang saling bermaafan. Tetapi acara yang diselenggarakan di kantor wali kota tersebut, menjadi ajang curhat dan harapan terkait capaian dan kinerja laporan keuangan tahun 2016Mengingat, Pemkot Probolinggo menduduki peringkat kedua dari bawah setelah Kabupaten Sumenep tentang capaian daerah atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Atas predikat tersebut, kota yang dipimpin Hj Rukmini ini meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tak hanya satu kali (tahun), bahkan penghargaan tahunan itu diraih tiga kali berturut-turut selama tiga tahun. Atas capaian tersebut, Wali Kota Hj. Rukmini prihatin dan meminta di tahun ini (2017) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki kinerja laporan keuangannya. Agar Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diraih kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. “Saya prihatin atas capaian ini. Kami intruksikan seluruh OPD memperbaiki kinerjanya,” tandasnya, dalam pengantar pidatonya, sebelum acara bersalam-salaman, dimulai.Disebutkan, pemkot mendapat WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), lantaran ada POPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan, terutama sekolah. Karenanya, ia meminta laporan keuangan yang belum selesai, segera diselesaikan.“Jangan sampai kondisi dan situasi seperti ini terjadi lagi di tahun ini. Saya minta OPD yang belum menyelesaikan laporannya berkoordinasi dengan pihak terkait,” pintanya.Wali kota juga berharap OPD bersinergi dengan DPRD soal budgeting dan pengawasan. Begitu juga, dengan Forum Pimpinan Daearah (Forpimda) dan tokoh masayarakat. Hj. Rukmini mengatakan, persoalan raihan WDP harus menjadi perhatian serius dan dicari benang merahnya, agar tahun-ketahun kedepan tidak jatuh pada lubang yang sama.“Lemahnya penyajian laporan keuangan di masing-masing OPD, menjadi salah satu penyebabnya. Makanya, ini menjadi perhatian serius," tambahnya.Di sisi lain, wali kota berharap, program kegiatan jangan dilakukan di akhir tahun agar laporan keuangannya dapat segera digarap dan diselesaikan. Kegiatan program, baik fisik ataupun non-fisik harus dimulai Januari dan sudah rampung di akhir Nopember. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan bisa terselesaikan tepat di tahun anggaran.“Tidak ada alasan lagi. Jadi laporan keuangannya harus selesai di tahun itu juga. Makanya kinerja kita, perlu dievaluasi,” pungkasnya.Terpisah, ketua DPRD setempat Agus Rudiyanto Ghafur mengatakan, hasil audit dari BPK RI yang menghasilkan opini WDP harus ditindaklanjuti. Utamanya dengan evaluasi dan saling bersinergi dan berkoordinasi. Agar pemkot meraih WTP seperti yang diharapkan.“Saya pikit, sinergitas pemkot dan DPRD selama ini berjalan dengan baik. Hanya saja harus disempurnakan. Imbauan wali kota OPD harus bersinergi, kami mendukungnya,” ujarnya di kantornya.Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, keuangan daerah harus ditangani serius dan penuh kehati-hatian. OPD sebagai pengguna anggaran daerah harus mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan dalam bentuk laporan keuangan.“Tentunya pembuatan laporannya harus seseuai aturan. Sehingga ketika BPK melakukan audit keuangan di daerah, tidak menemukan laporan yang tidak sesuai,” pungkasnya.(Nn/Hmas)
0 Response to "Wali Kota Probolinggo Curhat atas perolehan Opini wajar dengan Pengeculian (WDP) di acara Halal Bihalal ."
Post a Comment