PENGADAAN MOBILER DPRD TIDAK SESUAI RAB & SPESIFIKASI

Tanah Datar, www.jejakkasus.info - Pengadaan mobiler untuk ruangan Praksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar di tolak karna tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spesifikasi bahan yang sudah di sepakati dengan rekanan CV.TUJUH PUTRI pada bulan April 2016 lalu. Didalam Spesifikasi  tertuang ketebalan triplek adalah 9 mm sedangkan yang terpasang hanya 3 mm, sementara kayu didalam Spek kayu Maranti yang terpasang adalah kayu Bayua.

Sewaktu dua unit mobil L300 mengantarkan barang pesanan ke DPRD Tanah Datar pada rabu 18/05/16 disaksikan oleh beberapa orang wartawan yang sedang berada di kantin DPRD tersebut. Lalu para wartawan mencoba menanyakan kepada salah seorang sopir dengan nama Ali dari mana mobiler ini dibawa. Ali menjawab dari toko DARA PERABOT di kayu tanam kabupaten padang pariaman jawab Ali. Dan kebetulan sopir memberikan nama pimpinan dan nomor telpon DARA PERABOT kepada wartawan.

Dengan melihat mobiler tersebut ada dugaan dari para wartawan bahwa pengadaan mobiler sebesar Rp.137.480.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) itu ada kecurangan dalam pembuatan mobiler tersebut. Setelah melihat spesifikaai barang mobiler lalu di konfirmasi kepada Pimpinan DARA PERABOT, juga bernama Ali melalui telpon celular dengan nomor 0853-7445-2005  tentang tidak sesuainya barang yang diantar dengan Spek, Maka Ali menjawab "Saya hanya tukang bikin saja pak dan itu sesuai dengan pesanan jawab Ali singkat. Dan ditanya lagi yang pesan apa rekanan atau pptk, maka dijawab lagi oleh Ali "dipesan hanya di kantor sekretariat DPRD Tanah Datar dan saya juga tidak tau kalau ada Spek nya" jawab Ali lagi.

Pptk pengadaan barang tersebut "Wazir.Se" setelah dikonfirmasi diruang kerjanya menjawab memang saya pptk nya tetapi yang melakukan pesanan pengadaan itu saya serahkan kepada Oli staf di sekretariat dan saya juga tidak tahu kalau akan begini jadinya jawab wazir dengan wajah ketakutan saat ditanya wartawan.

Sementara pada saat itu ketua LPK (Lembaga Pemberantas Korupsi) DPC Tanah Datar Meriyanto,SH sedang berada disana berkomentar "Berarti selama ini kita menduga sudah banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dengan pengadaan yang lain sudah dilakukan karna kurangnya pengawasan. Untung saja para wartawan mau melakukan pengawasan tentang pengadaan ini. Dan saya dari LPK akan meminta dengan surat kontrak kerjanya disana akan terlihat permainan apa yang ia lakukan komentar meriyanto mengakhiri pembicaraan.(Yanto).

Share this post