Oknum Kades Kampala Lakukan Dugaan Pungli Dana Bedah Rumah tahun 2012

Bantaeng, www.jejakkasus.info - Dalam Program Pemerintah Pusat Bedah Rumah untuk meningkatkan kuwalitas Rumah layak huni dalam Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) menuai banyak pertanyakan kritikan oleh warga Desa Kampala itu sendiri, pasalnya disinyalir dari segi tindaklanjut dalam program itu sangat tidak maksimal alias jalan di tempat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi di lapangan oleh awak media dan laporan warga terkait masalah Program Bedah Rumah dan hasil investigasi dalam penelusuran beberapa warga yang sempat di pungut iuran dana administrasi proses dalam mendapatkan fisik sampai sekarang masih dalam pertanyaan di kalangan masyarakat dan media publik.

Pasalnya di tahun 2012 lalu Kepala Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Moh. Ramli HB  menyampaikan langsung atau mencatat keluarga yang memang betul-betul butuh bantuan dalam program tersebut sehingga  mereka di janji rumah batu dengan luas  6x7 persegi.

Namung akan tetapi  kita sayangkan,pasalnya  di  dalam satu keluarga yang sudah di seleksi dan wajib untuk mendapatkannya yang di daftar sejak tahun 2012 lalu sampai saat ini tidak ada bukti fisiknya atau tindaklanjut realisasinya.

Ironisnya lagi pada saat di survei keluarga tersebut di kenakan pungutan seratus ribu ( 100.000 ) hingga dua ratus ribu (200.000)  dengan alasan biaya administrasi disinyalir dan di duga sarat dengan KKN.
Beberapa warga Desa Kampala belum lama ini mengadu ke Jurnalis salah satu media Nasional  untuk mempertanyakan pungutan tersebut untuk biaya apa sebenarnya sehingga ada pungutan.

Saya kecewa pak,soalnya sudah 3 tahun lebih pungutan tersebut kita bayar tapi apa hasilnya,bukannya  dari nilainya seratus ribu atau dua ratus ribunya kita  tuntuk pak,tapi pembuktiannya, kalau di kali ratusan  rumah kan nilainya sangat tinggi begitu gampangnya seorang Kepala Desa saya duga asal asalan. ..ujarnya beberapa warga yang memberikan keterangan belum lama ini saat di temui di kediamannya masing-masing.

Berikut uraian nama  warga yang di kenakan  pungutan Bedah Rumah Tahun 2012 :

1.Haeruddin (Uddin) wartawan aktiv saat ini di media Fakta Aktual (Rp.100.000)
2.Ansir (Rp.100.000)
3.Salong. (Rp. 100.000)
4.Mammi (Rp.100.000)
5.Nalia (Rp.100.000)
6.Sopo (Rp.100.000)
7.Hajo Jambi (200.000)
8.Hamma (Rp.100.000)
9.Samiang (Rp.100.000)
10.Baning (Rp.100.000)
11. Ummi Sapo (Rp.100.000)
12.Metta Baroe (Rp.100.000)
13.Saing. Tanetea (Rp.100.000)
14.Daeng Saido Baroe (Rp.200.000)

Sejauh ini hanya dari jumlah puluhan kepala keluarga yang sempat di telusuri akan tetapi di duga ada perkiraan hingga mencapai ratusan.

Hingga kini terkait pungutan tersebut sangat di duga mencapai jumlah ratusan,
Sampai berita ini di turunkan dari hasil investigasi awak media  di Lapangan  menurutnya benar keseluruhan dan siap di pertanggung jawabkan bahwa memang penah memberikan sesuai nominal yang di serahkan ke oknum Kepala Desa .

Kepada Pihak yang terkait baik dari Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Kabupaten Provinsi dan Pusat untuk bisa Jelih dan mempertanyakan sepak terjang bila mana ada oknum pejabat dalam perangkat Desa melakukan hal seperti itu,gimana Rakyat mau sejahterah kalau pemerintah Desanya sendiri melakukan hal yang tidak sesuai dalam kapasitasnya selaku pembina warga,ungkap uddin belum lama ini.

Lebih ironisnya lagi saat di temui di kediamannya untuk di kompirmasi terkait hal tersebut  Kepala Desa Kampala hanya menawarkan sejumlah uang kepada awak media sekitar Rp.3.000.000  dengan maksud dan tujuan agar dana tersebut yang di pungut Tahun 2012 untuk di bantu di kasih  kembalikan selaku perantara dalam menyalurkan atau mengantarkannya di tiap-tiap keluarga yang dulunya di pungut ,namung awak media  menolak  untuk menerimanya  tidak mau melakukan hal itu,
Pada saat awak media sudah mau minta pamit kepala Desa tersebut,oknum Kepala Desa itu kembali mau memberikan uang sejumlah Rp.500.000 dengan dalih alasan untuk transpor di jalan tapi wartawan tersebut kembali menolaknya,sambil mengatakan uang bensin saya adaji Pak Desa, mohon maaf.
“Saya tidak mau Pak Desa kita sendiri saja yang kembalikan langsung ke wargata berapa jumlah keseluruhan keluarga yang janji dan di ambil dananya,saya hanya mempertanyakan hal itu sudah sejauh mana proses realisasinya,di tahun 2012 sampai saat ini belum jelas realisasinya,tuturnya.baru-baru ini.(Udin).

Share this post