BPJS KESEHATAN GANDENG KAB. TANAH DATAR UNTUK PILOT PROJECT OPTIMALISASI PERAN PEMDA DALAM PROGRAM JKN-KIS

TANAH DATAR, www.jejakkasus.info - Sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan yang diklaim terbesar di dunia dilihat dari jumlah pesertanya yang telah mencapai 168 juta jiwa, BPJS Kesehatan terus bergerak maju mewujudkan impian jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage). Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pun siap menjadi pilot project optimalisasi peran Pemda dalam program JKN-KIS.

“Selambatnya 1 Januari 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia dapat terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Untuk itu, kita sangat mengapresiasi langkah para Pemda yang telah berkomitmen mendorong tercapainya universal health coverage,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang Optimalisasi Peran Pemda dalam JKN-KIS” di Tanah Datar - Sumatera Barat, Jumat (02/09).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Direktur RSUD Ali Hasanah dr. Afrizal Hasan, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Rosnini Safitri. Adapun ruang lingkup kesepahaman tersebut meliputi peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS, peningkatan mutu JKN-KIS, peningkatan kemudahan akses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan bagi peserta JKN-KIS, serta pelaksanaan sosialisasi JKN-KIS.

Poin penting lainnya dalam kesepahaman tersebut adalah rencana pengembangan model peran serta daerah di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan JKN-KIS yang lebih menjamin kualitas, pemerataan dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, serta kesinambungan program JKN-KIS secara finansial.

“Pemda memegang peran penting dalam upaya mencapai universal health coverage di Indonesia. Melalui integrasi dengan beberapa program kesehatan lainnya, kami yakin upaya tersebut dapat mendorong peningkatan sektor ekonomi langsung maupun tidak langsung. Kami menaruh harapan besar kepada Pemda demi keberlangsungan program JKN-KIS ini,” kata Fachmi.

Tercatat per 1 Agustus 2016, terdapat 357 kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Diharapkan ke depannya, Pemda lainnya yang belum terintegrasi dapat segera bergabung menyukseskan program JKN-KIS. (Tim JK)

Share this post