Sosok Risma Menyamar Wali murid untuk Ungkap Pungli di Sekolahan, Surabaya - Pasca Pengeloloaan SMA /SMK diambil alih Pemprov Jatim. Liputan Hari.

Surabaya, www.jejakkasus.info - Pemerintah Kota (Pemkot) sudah tidak bisa campur tangan lagi.

Apalagi, muncul keresahan orangtua, mengingat biaya pendidikan yang selama ini digratiskan kembali ditarik biaya. Orangtua khawatir akan ada banyak pungutan-pungutan lainnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharinimenceritakan pengalamannya menyamar sebagai walimurid usai menerima aduan adanya pungutan di salah satu sekolah negeri.
Saat itu ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko)Surabaya.
Risma menerima surat dari seorang walimurid yang mengeluhkan tarikan sekolah di luar nalar, alasannya untuk biaya les dan rekreasi.
"Waktu itu ada bapak yang punya tiga anak kirim surat ke saya. Usahanya bangkrut dan harus membiayai tiga anaknya yang masih sekolah. Satu sekolah di SMKN 5 dan satunya SMP tapi saya lupa di mana. Habis terima surat itu aku datang ke SMK, menyamar sebagai walimurid sama pak Agus Sonhaji sekarang kepala Bappeko," kata Risma, Rabu (25/1/2017).
Dalam perbicangannya dengan seorang guru, Risma mengaku sebagai walimurid dan ingin melunasi biaya yang ditarik oleh sekolah.
Guru tersebut kemudian merinci tarikan biaya yang dimaksud.
"Saya ingat betul, waktu itu Rp 900 ribu. Rp 450 ribu untuk les selama sembilan bulan yang setiap bulannya Rp 50 ribu, lalu yang Rp 450 ribu untuk rekreasi. Saya bilang sama gurunya, kalau mau bayar yang les saja, siapa tahu anak ini lulus jadi menteri pendidikan yang nanti bisa rekreasi sendiri," terang Risma.
Guru itu pun ngotot. Meski Risma telah mengatakan ingin membayari semua anak yang menunggak karena biaya pungutan les itu, guru tersebut ngotot anak didiknya yang menunggak jumlahnya begitu banyak.
Risma pun tetap bersikeras meminta untuk dirincikan supaya bisa dibayar.
"Akhirnya dirinci, kena sekitar Rp 4 juta sekian lah. Saya bayar. Lalu ada guru lain di belakang ngomong, bisa bayar les kok gak bisa bayar rekreasi Rp 450 ribu. Saya marah dan menggebrak meja. Saya bilang kalau saya Kepala Bappeko Surabaya. Langsung Kepala Sekolah lari-lari ngejar saya. Yang begini inilah yang buat saya sedih," tutur Risma.
Dari pengalaman itu, dan banyaknya surat masuk dari para orangtua yang mengeluhkan pungutan liar terkait biaya sekolah, Risma bersikeras untuk membuat program biaya pendidikan gratis untuk anak SMA/SMK.
Bagi Risma, pendidikan anak di Surabayaharus terjamin tanpa beban karena biaya. (har)

Share this post