Pedagang Kaki Lima(PKL) Bondowoso Menjerit, REPORTER YUSY.
Anggota DPRD dari komisi II dan Satpol PP bersama Kepala Dinas Pariwisata Untuk perwakilan dari Dinas Koperasi Perindustiran dan Perdagangan,
Perwakilan Paguyuban PK5 Ki Ronggo, mengawali keluhannya kepada Anggota Komisi II DPRD Bondowoso. Dia mengeluhkan terkait relokasi PKL dari Alun-alun di pindah ke sekitar Jembatan Sekar Putih, Tegal Ampel, Bondowoso. “Kami hanya menginginkan Pemkab lebih berfikir bijak ,Kami sangat butuh hidup dan penghidupan, mengenai tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), tetapi tidak mempengaruhi kesenjangan hidup PKL”.
Ketua Asosiasi PK5 Ki Ronggo Ketua Paguyuban Buang Yuwono, merasakan sangat keberatan adanya relokasi ini. Karena perjuangan ini kami lakukan untuk menghidupi anak istri kita. “Kita tidak bisa memastikan jika PKL disekitar alun-alun ini direlokasi akan berdampak terhadap perekonomian kita. Mengapa berkembangnya PKL di Bondowoso sangat berkembang dengan pesat apakah hal ini dikarenakan kurangnya lapangan kerja” ujarnya.
Beliau juga menambahkan, lokasi tempat relokasi PKL yang tidak memungkinkan, jika tempat relokasi tidak muat untuk menampung seluruh PKL, maka bagaimana nasib para PKL yang tidak tertampung di tempat relokasi, apakah mereka harus menganggur," Bagaimana dengan pengunjung ditempat relokasi akan dipastikan sangat sepi. Apakah para PKL akan dibuat bisnis oleh pihak Pemkab atau dimatikan usahanya”. tegasnya.
Sementara menurut Adi kriesna, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, menyatakan di dalam dengar pendapat tersebut, “relokasi ini karena adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) master plan ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Dampak dari ini semua harus dipatuhi termasuk imbasnya ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) membanahi PKL dan tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan”. tuturnya.
Kriesna juga berharap Diskoperindag harus berifikir bagaimana nasib dari PKL tersebut. “Kurang transparansi pemerintah untuk memaparkan kepada PKL mengenai rencana relokasi. Jika sudah jelas secara sistematis maka besar harapannya akan diterima dengan baik oleh pihak PKL. Komisi II sudah menyampaikan kepada Pemerintah, bahwa designnya harus disampaikan kepada PKL. Sehingga hal ini tidak terjadi mis-komunikasi antara pihak-pihak terkait” harapnya.
PKL bersama Komisi II akan menindaklanjuti kepada pihak Diskoperindag untuk mendapatkan pemarapan tentang konsep relokasi. Diperparah dengan isu bahwa Alun-alun akan dijadikan Kampung Kopi yang digagas oleh pemerintah. Adanya kesenjangan sosial terhadap kampung kopi yang dibawahi oleh dinas pariwisata, baik dari sisi birokrasi maupun harga jual yang akan mematikan PKL,” ujar kriesna.
Abd. Majid, Anggota Komisi II yang ikut datang dalam dengar pendapat tersebut, memberikan pernyataannya, Memindah (PKL, Red) tidak semudah mambalikkan tangan. Aspek yang ditinjau bermacam-macam. Kita harus mengakomodir kepentingan masyarakat, pada hari ini, jika kami datang ditempat ini bukan hanya sebagai pencitraan akan tetapi kita datang untuk menyerap aspirasi. Sesuai dengan Perda Ketertiban Umum, yang disokong oleh Diskoperindag, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Saya akan mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, Ady krisna”
“kebijakan yang diambil, diharapkan dapat mengakomodir semua pihak, tugas kita (anggota DPRD, Red) adalah mengawasi, mengontrol,"Apabila tidak bisa diambil kesimpulan, maka kami akan menyampaikan dengan kajian akademis, sosiologis, dan ekonomis semua kita akan komparasikan”, terang Majid.
Kepala Dinas Periwisata Pemuda dan Olahraga, Harry Patriantono, menanggapi kekhawatiran PKL alun-alun terhadap hadirnya Kampung Kopi.“Kampung Kopi tidak. (Yus).
0 Response to "Pedagang Kaki Lima(PKL) Bondowoso Menjerit, REPORTER YUSY."
Post a Comment