Pungli Makin Kronis, Perwakilan LSM dan Wali Murid Datangi Kadindik Lamongan
Para perwakilan ini menyampaikan semua keluhannya mewakili orang tua wali murid, baik di tingkat SMP – SMA sederajat karena merasa tak mampu lagi dengan pungutan yang diberlakukan di sejumlah sekolah negeri dimana anak-anak mereka menuntut ilmu.
Mohammad Aminu , salah satu perwakilan diantara 7 orang lainnya yang juga ditemui Bambang Kustiono mengungkapkan, pungutan oleh lembaga sekolah di Lamongan ini tumbuh subur dalam keterpaksaan. Pungutan hamper terjadi di semua lembaga sekolah negeri, utamanya SMA Negeri yang berada di Kecamatan Kota Lamongan. "Kalau legal mana dasar hukumnya. Apa ada," tegasnya.
Ditambahkan, kalau legal ia meminta pihak lembaga sekolah manapun terbuka menyampaikan dasar hukumnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sepengetahuannya pungutan di lembaa sekolah negeri itu dilakukan secara liar. "Kalau liar, maka Diknas harus ambil tindakan tegas," pintanya.
Bagai gayung bersambut, Ketua LSM elSAP, Mubin menambahkan dalam pertemaunnya dengan Bambang Kustiono, meminta ada sanksi tegas terhadap lembaga sekolah yang nyata-nyata memberlakukan kebijakan ilegal, yakni pungutan tanpa ada regulasinya.
"Kalau masih saja ada yang tetap melakukan pungutan liar setelah perakilan ini berkomunikasi dengan Diknas hari ini (Rabu red), maka LSM akan melangkah lebih jauh dengan melakukan komunikasi liar," tegas Mubin.
Seorang perwakilan wali murid, Mustaqim Khoiron, yang anaknya sekolah di SMAN Lamongan juga merasakan dampak adanya kebijakan pungutan liar. Diakui mencari wali murid untuk berani menyampaikan masalah ini memang sulit. "Tapi saya harus meyampaikan hal ini apapun resikonya akan saya hadapi," tegas Mustaqim.
Pungutan liar itu memang dibungkus dengan bahasa yang sangat religious, seperti infaq rutin, dan juga sumbangan untuk tempat ibadah yang tidak pernah ada hentinya. "Masak her-registrasi setiap kenaikan kelas dikenakan biaya Rp 1.238 ribu. Ini sangat memberatkan," ungkapnya.
Sementara kalau tidak bisa membayar, dampaknya selalu dijatuhkan siswa yang berdampak menjadi beban psikologis berat. Seperti harus ditambah beli buku dan banyak item pungutan liar. Ada uang gedung yang dikenakan secara bertingkat. "Biaya pendidikan di Lamongan lebih mahal dibanding sekolah kabupaten tetangga," tandasnya.
Sementara Sulistiono, Ketua LSM Amanah juga menambahkan kritiknya dan mengharap lembaga pendidikan tidak mengucilkan dan mengintimidasi para siswa terkait adanya gerakan yang dilakukan sejumlah perwakilan hari ini. "Yang perlu dirumuskan harus ada standarisasi pembiayaan untuk lembaga sekolah. Jangan malah sekolah menjadi tempat bisnis," katanya.
Keberadaan komite sekolah juga harus berpihak pada siswa dan para wali murid. Bukan untuk melegalisasi pungutan yang dipraktikkan suatu lembaga. Para perwakilan ini meminta agar Diknas melakukan langkah kongkrit untuk menghentikan praktik pungutan liar ini. "Ini sudah sangat kronis," tegas Narto, sang mantan anggota DPRD Lamongan.
Menanggapi masukan sejumlah perwakilan, Kadindik Lamongan, Bambang Kustiono, segera mengambil langkah untuk mengumpulkan kepala sekolah dan setiap ada program yang menyangkut biaya dan dibebankan kepada siswa harus memberikan paparan ke Diknas sebelum program itu dijalankan. "Transparansi pungutan, dan legalitasnya harus dikedepankan," katanya.
Bambang berjanji akan memperdalam masukan yang ada dan kalau ada penyimpangan akan ditindak lanjuti. Ia mengajak para perwakilan untuk mengawal sejauh mana penggunaan dana yang sudah masuk. Harapannya pungutan yang masuk bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. "Saya lebih fokus yang sudah masuk dikawal karena sudah berjalan," ungkapnya.
Dan kedepan harus ada perbaikan, seperti model paparan. Mungkin dalam sehari bisa 4 hingga 5 lembaga sekolah. "Saya tidak melegalisasi. Dan saya tidak tahu ada pungutan - pungutan itu," tegasnya. (pria sakti/tri)
0 Response to "Pungli Makin Kronis, Perwakilan LSM dan Wali Murid Datangi Kadindik Lamongan"
Post a Comment