Sikapi LPj Bupati Mojokerto, Dewan Melempem
Sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBD Tahun 2012, diantaranya pelanggaran proyek lampu kampung senilai Rp 30 miliar, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang belum dipertanggungjawabkan serta penyertaan modal Rp3,8 miliar Pemkab Mojokerto kepada PT Ridlatama Bangun Usaha (RBU) tahun 2011 silam, sebelumnya menjadi atensi para wakil rakyat ini.
Dalam LPJ Bupati, dewan juga menemukan adanya perbedaan angka dalam laporan keuangan. Data yang muncul dalam dokumen LPJ APBD 2012 ternyata berbeda dengan data yang disuguhkan di LKPJ Bupati tahun 2012. Yakni pada pos pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah tercatat lebih tinggi Rp 34 miliar lebih.
Dewan yang awalnya getol akan ‘menghabisi’ eksekutif atas banyaknya "catatan merah" itu, kini tiba-tiba meredup. Bahkan hingga tadi, dewan belum memastikan apakah mereka membentuk panitia khusus (pansus) atas banyaknya masalah keuangan itu. "Ini masih kita bahas," singkat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Setia Puji Lestari, Senin (08/07/2013).
Salah satu anggota Dewan yang namanya enggan disebutkan menyatakan, Pansus LPj Bupati sulit direalisasi. Apalagi, para anggota kini lebih sibuk dengan pencalonan mereka kembali dalam Pileg 2014 mendatang. "Paling banter, LPJ bupati dibahas di tingkat komisi saja," katanya.
Sikap para legislator daerah ini disayangkan Ketua LSM Forum Komunikasi Indonesia Satu (FKI-1), Wiwied Haryono. Ia tak melihat fungsi kontrol dewan. Seharusnya, kata dia, momen LPJ bupati dimanfaatkan dewan untuk mengevaluasi kinerja eksekutif. “Terdapat sejumlah pelaksanaan APBD tahun 2012 yang perlu ditindaklanjuti dewan. Tapi karena tidak disikapi, kesalahan ekseklutif bisa jadi akan berlanjut,” singgungnya. (pria sakti)
0 Response to "Sikapi LPj Bupati Mojokerto, Dewan Melempem"
Post a Comment