Tahun 2014, 524 Sekolah di NTT Terakreditasi

Simon Riwu Kaho

JEJAK KASUS, KUPANG - Tahun 2014, sebanyak 524 sekolah/madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Dari jumlah tersebut terdiri dari 23 taman kanak-kanak (TK), 348 sekolah dasar, 86 sekolah menengah pertama (SMP), 37 SMA, 38 SMK, dan 2 SMALB (sekolah menengah atas luar biasa).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs Simon Riwu Kaho kepada Jejak Kasus, Rabu (19/11) siang.

Berdasarkan hasil penilaian dari BAN, sejumlah 524 sekolah/madrasah yang terakreditasi tersebut telah memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) dengan lingkup terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dengan peringkat masing-masing yakni peringkat A sebanyak 25 sekolah (4,77 persen), peringkat B 285 sekolah (54,39 persen), peringkat C 155 sekolah (29,39 persen).
Pengurusan akreditasi ini pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN tahun 2014 sebesar kurang lebih Rp 2 miliar, sedangkan pemerintah provinsi NTT kurang lebih Rp 300 juta.

Ia mengatakan, sekolah/madrasah yang belum terakreditasi masih sekitar 3.800 sekolah dari sejumlah 8.600 sekolah di 22 kabupaten/kota di NTT. Sementara yang sudah terakreditasi baru 4.800 sekolah. Ia mengakui setiap tahun sekolah yang habis peringkat bertambah.

"Tahun ini kita usulkan sebanyak 2.897 sekolah untuk dilakukan verifikasi oleh BAN. Namun yang lolos terakreditasi 524 sekolah. Sehingga tahun 2015, kami rencana usul 2.897 sekolah," kata Riwu Kaho.

Tujuan dilakukan akreditasi sekolah/madrasah adalah untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ia mengakui dalam proses pengurusan akreditasi selama ini mengalami hambatan, terkait masih kurangnya sosialisasi akreditasi ke sekolah-sekolah. Kemudian dana akreditasi baik APBN maupun APBD sangat minim, yang hanya menjangkau ratusan sekolah/madrasah lolos terakreditasi.

Selain itu, kata Riwu Kaho, kendala geografis di Nusa Tenggara Timur dengan banyaknya sekolah-sekolah terdepan di pulau-pulau. Misalnya di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian kekurangan asesor pada semua jenjang. (han)

Share this post