PDAM Kolaps, Tiba-Tiba Dewan dan Eksekutif Anggarkan Rp 2,25 M

Instalasi PDAM Kota Mojokerto

JEJAK KASUS, MOJOKERTO - Hingga saat ini, kondisi PDAM, perusahaan daerah milik Pemkot Mojokerto dalam kondisi sakit, bahkan kolaps karena tak lagi mampu memenuhi biaya produksi. Mereka menumpuk utang. Bahkan gaji pegawai yang selama ini telat dibayarkan adalah dari hasil utang. Bahkan aset berupa genset juga sudah dilego (dijual).

Terakhir, sebanyak 84 karyawan BUMD tersebut September ini telat gajian. Gaji diberikan hampir pertengahan bulan. Sebelumnya, mereka juga memilih urunan untuk membantu membayar tagihan listrik. "Kalau genset itu sudah lama dijual. Tapi memang kondisinya demikian," kata pegawai di bagian Administrasi dan Keuangan, Sunarto, Minggu (22/9/2013).

Dari potensi pelanggan mencapai puluhan ribu, PDAM kini juga hanya diminati 4.467 pelanggan. Sunarto juga telah menginventarisasi bahwa ada sekitar 1.500 meteran air yang dibiarkan rusak. Meteran ini tidak saja aus dan sudah rusak karena usia. Sebab, sejak 1997 meteran itu belum juga diganti.

Kalangan dewan mengkritis habis-habisan PDAM. Utang sebanyak Rp 1,7 miliar. Manajemen adalah yang diminta paling bertanggung jawab. Namun dalam kondisi yang serba sakit ini, tiba-tiba muncul kesepakatan dewan dan pemkot segera menggelontorkan dana Rp 2,25 miliar dari APBD. Informasi yang diterima, dana action plant ini untuk biaya operasional hingga Desember 2013.

Entah apa yang menjadikan dewan begitu melunak. Saat dikonfirmasi, Plt Ketua DPRD Syaiful Arsyad mengakui telah menyetujui dana segar untuk operasional PDAM hingga akhir tahun. "Anggaran ini tidak untuk membayar utang sampai ada review lebih lanjut. Tapi untuk operasional PDAM," kata Ipung, Minggu (22/9/2013).

Dia enggan menjelaskan tiba-tiba dewan melunak hingga setuju menggelontor uang APBD. Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah ada pertemuan dengan pihak PDAM yang diwakili direktur dan tim penyehatan PDAM dari Pemkot. Ipung hanya menegaskan bahwa dana itu tidak mencakup pembayaran utang yang sebelumnya.

Ada informasi, PDAM berencana membuka layanan pelanggan 24 jam. Selama ini hanya sampai sore. Dikatakan, sulit bagi swasta memberikan bantuan operasional. Kecuali penyertaan modal. Sementara infrastruktur PDAM makin tak layak. Diperlukan anggaran hingga Rp 5,1 miliar untuk pembenahan infrastruktur PDAM.

"Selama ini, PDAM ada bantuan dari PDAM pusat dan Propinsi. Itu akan diambil. Tim penyehatan PDAM akan melakukan pengawasan melekat terhadap penggunaan bantuan tersebut,'' katanya.

Wali Kota Mojokerto, Abdul Gani Soehartono sebelumnya bereaksi keras atas makin kritisnya kondisi perusahaan daerah miliknya. Sampai akhirnya, dia memutuskan mengganti direktur PDAM. "Harus diupayakan dulu agar pelanggan tak hanya 12 persen. "Kami akan buat regulasi larangan menggunakan air dalam tanah untuk skala tertentu," kata Gani. [tri/pria sakti]

Share this post