Kafe Dahlia Jalan Raya Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Melanggar Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015

Mojokerto, www.jejakkasus.info - Landasan NGO-HDIS mengacu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Undang-Undang keorganisasian yang relevan dan masih berlaku, Peraturan Pemerintah yang masih berlaku.
Supriyanto alias Pria Sakti / Ilyas, Pimpinan Pusat NGO HDIS Konfirmasi dan Klarifikasi.
Terkait perihal : Tentang izin Usaha Karaoke/ Cafe dan Dugaan Kuat melanggar
Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Bir Bintang dan Bir Hitam).

Non Government Organisation (N.G.O.) “Hak Asasi Manusia - Demokrasi - Ibu Pertiwi - Supremasi Hukum (HDIS.)”. berkedudukan di Jalan Raya Kemantren 82, Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto – Jawa timur.
Visi dan Misi/ persepsi yang sama, bersumber dari hubungan emosial, kepedulian, aspiratif dan cita-cita dalam lingkungan keluarga besar para anggota NGO-HDIS yang ingin mendarma baktikan hidupnya membantu rakyat, bangsa, Negara Republik Indonesia menjadi lebih sejahtera/ aman/ adil/ makmur.
NGO-HDIS berazaskan usaha bersama, gotong royong kemandirian, kebersamaan, saling mengawasi, mendukung/ mendorong, terciptanya budaya jujur, terbuka, bersih, adil dimasyarakat/ dipemerintahan/ penuh dengan nuansa kekeluargaan yang bersumber dari nilai Pancasila. NGO-HDIS bersifat sosial kemasyarakatan nasionalisme, religious, patriotisme, Binneka Tunggal ika.
Di saat NGO HDIS Klarifikasi Tentang izin Usaha Karaoke/ Cafe
     A . Izin Usaha Karaoke/Cafe adalah izin untuk membuka usaha komersial yang  
           menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi dan diiringi dengan alat musik disertai
           dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Dasar Hukum :
Perda No. 22 Tahun 1996 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Perda No. 9 tahun 1998 tentang Pajak Hiburan

2 . Dugaan Kuat melanggar Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang  
     Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
     Beralkohol
A . Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang
      Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
      Beralkohol yang ditandatangani 16 Januari, minuman dengan kandungan alkohol di
      bawah 5% akan dilarang dijual di minimarketatau toko pengecer. Penjualan hanya boleh  
      di supermarket dan hypermarket. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah
      menerbitkan aturan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko
      pengecer. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
      No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
      Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Surat Konfirmasi Dibuat Di Mojokerto 28 November  2015 Di tandatangani oleh Supriyanto alias Pria sakti/ ilyas Pimpinan Pusat NGO HDIS, Tembusan:
1 . Media Harian Online Jejak Kasus www.jejakkasus.com dan Tabloid Jejak Kasus. Sampai saat ini belum ada balasan surat, hingga berita di angkat. (Pria Sakti).

Share this post